SIAK-Meski RAPBD Perubahan Kabupaten Siak belum disahkan dan masih dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, namun sejumlah anggota Dewan telah meninggalkan Gedung Panglima Ghimbam untuk plesiran ke Batam. Sikap itu menggambarkan bahwa tindakan wakil rakyat, sama saja baik yang di Pusat (DPR) atau di daerah (DPRD). "
Meski studi banding bagi anggota DPRD itu ada aturannya. Namun kalau memang hal itu tidak begitu penting untuk apa dipaksakan. Apalagi disaat RAPBD perubahan Siak masih dalam pembahasan. Lebih baik konsentrasi membahas, karena KUA PPAS untuk RAPBD 2011 juga sudah menanti," ujar Mustafa, Ketua Komisi Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPP Otda) Kabupaten Siak kepada Riau Mandiri, Rabu (27/10) di Siak.
Menurutnya, Dewan yang melakukan pembahasan untuk Satker Dinas PU dan ingin melihat Batam sebagai perbandingan, bukanlah hal yang salah. Tapi sejauh ini, setiap studi banding yang dilaksankan, Dewan tidak pernah memberitahukan ke publik secara transparan. "Jujur saja, kita tidak tahu, apa yang dikerjakan dewan setiap keberangkatan mereka menggunakan dana rakyat untuk studi banding," ujarnya.
Padahal rakyat masih menjerit tentang berbagai masalah seperti soal kebun sawit, sengketa lahan, menunggu berjalannya program yang menyentuh pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Ini sama artinya rakyat diminta mereka memilih yang terbaik, namun mereka yang terpilih ternyata tidak menunjukkan sikap bahwa merekalah yang sebenarnya terbaik itu.
"Saya kira ke depan dan selanjutnya, anggota dewan tidak menjadikan studi banding sebagai kedok. Kalau studi banding ya benar-benar studi banding dan ada manfaatnya untuk rakyat. Karena wakil rakyat perlu malu pada rakyat atas setiap tindakannya," ujarnya.
Hal itu sangat disayangkan sejumlah elemen masyarakat. Tengku Romainur menilai, ada apa dengan Batam sehingga menjadi tujuan studi banding anggota dewan. "Kalau mau studi banding tentu seharusnya dengan daerah yang memiliki kesamaan budaya dan kondisi wilayahnya. Kalau Batam dengan Siak?," ujarnya bertanya.
Untuk itu, keberangkatan Banggar DPRD Siak perlu dipertanyakan. "Masih ada daerah lain yang cukup lebih bagus untuk dijadikan perbandingan bagi Siak. Batam bukan daerah yang tepat, kecuali untuk menghamburkan uang rakyat semata," tegas Ngah Nong.
Sementara itu Masri koordinator Banggar DPRD Siak ketika dihubungi wartawan, membenarkan adanya keberangkat sejumlah anggota Banggar ke Batam. "Benar, memang Banggar DPRD ke Batam untuk mendapatkan petunjuk seperti apa pemerintah Kota Batam memplot anggaran untuk pembangunan di satuan kerja Dinas PU," ujar Masri.
Ia menyebutkan bahwa Batam merupakan salah satu daerah yang telah berhasil menjalankan pekerjaan pembangunan lewat satker dinas PU pada anggaran APBD Perubahan. "Atas dasar itulah, banggar DPRD Siak berangkat ke sana. Dan masyarakat jangan punya persepsi yang tidak-tidak. Tapi berfikirlah secara jernih terhadap kinerja banggar tersebut," harap Masri.ali
Sumber : Riau Mandiri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar